Menu
Cari
Berlangganan
Masuk
Terpopuler
Waspadai Anomali Konsumsi Jelang Lebaran 2025
Ekonomi
·
27 Maret 2025 · 13:00 WIB
Mobile App
Reward
Kompas Hari Ini
Baru
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
pembentuk UU
Fenomena resentralisasi yang menguat membuat publik khawatir revisi UU Pemda akan menghapus otonomi daerah. Publik pun berharap revisi UU Pemda dibahas terbuka.
Bagikan
Masuk Prolegnas 2025, Revisi UU Pemda Diharapkan Dibahas Terbuka sejak Awal
Fenomena resentralisasi yang menguat membuat publik khawatir revisi UU Pemda akan menghapus otonomi daerah. Publik pun berharap revisi UU Pemda dibahas terbuka.
Politik & Hukum
·
25 Maret 2025 · 17:28 WIB
Digadang-gadang Lebih Menjamin HAM dan Berkeadilan, Revisi KUHAP Ditargetkan Selesai Tahun Ini
Revisi KUHAP ditargetkan segera selesai agar penerapannya selaras dengan KUHP baru yang akan berlaku pada Januari 2026.
Politik & Hukum
·
20 Maret 2025 · 21:31 WIB
RUU Perampasan Aset Tak Masuk Prolegnas 2025, Bukti Lemahnya Komitmen Antikorupsi Elite
RUU Perampasan Aset syarat mutlak bergabung di berbagai inisiatif multilateral, seperti masuk ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD.
Politik & Hukum
·
19 November 2024 · 11:31 WIB
MK Serahkan Syarat Usia Capres-Cawapres ke Pembentuk UU
MK bisa memahami ada keinginan untuk menurunkan batas usia minimal capres-cawapres. Namun, MK tidak mungkin menentukan batas usia itu karena itu kewenangan pembentuk UU.
Politik & Hukum
·
29 November 2023 · 23:32 WIB
RUU Perampasan Aset Salah Satu Syarat Keanggotaan RI di FATF
Salah satu syarat agar bisa menjadi anggota tetap Kelompok Kerja Aksi Keuangan untuk Pencucian Uang (FATF), Indonesia harus memperbaiki aturan pengembalian aset tindak pidana lewat pengesahan RUU Perampasan Aset.
Politik & Hukum
·
13 April 2023 · 21:18 WIB
Iklan
RKUHP, antara Legasi dan Ancaman Kemunduran Demokrasi
Paradigma yang ingin dibangun dalam KUHP baru adalah dekolonialisasi. Namun, masyarakat sipil menilai, sejumlah ketentuan dalam KUHP masih setengah kolonial.
Politik & Hukum
·
9 Desember 2022 · 07:50 WIB
Pencalonan Anggota DPD Dimulai di 34 Provinsi, Empat DOB Papua Menyusul
Hari ini, tahapan pencalonan anggota DPD sementara dilaksanakan di 34 provinsi sesuai lampiran UU Pemilu. Empat provinsi baru di Tanah Papua akan menyusul setelah Perppu Pemilu disahkan.
Politik & Hukum
·
6 Desember 2022 · 14:41 WIB
Aliansi Masyarakat Sipil Perjuangkan Perubahan Pasal Bermasalah di DPR
”Belum semua masukan dari kami (soal RKUHP) diadopsi pemerintah. Besok (14/11) ada agenda rapat dengar pendapat di DPR dengan aliansi. Akan kami perjuangkan lagi usulan itu,” kata peneliti ICJR, Maidina Rahmawati.
Politik & Hukum
·
13 November 2022 · 15:34 WIB
Sebulan Berlalu, Revisi UU ITE Tak Disentuh DPR
Sejumlah langkah perlu diambil pemerintah sebagai antisipasi lambatnya proses penyelesaian revisi UU ITE. Ini penting supaya pasal karet di UU ITE tak terus memakan korban.
Politik & Hukum
·
24 Januari 2022 · 06:30 WIB
Tiga Catatan Kritis ICJR terhadap RUU TPKS
ICJR mengapresiasi materi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual karena ada sejumlah kemajuan. Namun, ICJR menganggap RUU itu masih kurang dalam tiga aspek untuk menjamin penguatan perlindungan korban kekerasan seksual.
Politik & Hukum
·
16 Januari 2022 · 17:10 WIB
Lihat Lainnya
Terbaru
Realita dan Persepsi Ekonomi
1 jam lalu
Benamkan Yaman, ”Garuda Muda” Terbang ke Piala Dunia U-17 Qatar 2025
4 jam lalu
Pangkas Izin Sektor Pertanian untuk Tutup Celah Korupsi
7 jam lalu
Menanti Lebih Banyak Dialog dari Presiden Prabowo
8 jam lalu
80 Persen Pemudik Telah Kembali, ”One Way” Lokal di Jateng Dihentikan
8 jam lalu
Iklan
