Menu
Cari
Mobile App
Kirim Opini
Kompaspedia
Gerai
Institute
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
pembentuk UU
MK bisa memahami ada keinginan untuk menurunkan batas usia minimal capres-cawapres. Namun, MK tidak mungkin menentukan batas usia itu karena itu kewenangan pembentuk UU.
Bagikan
MK Serahkan Syarat Usia Capres-Cawapres ke Pembentuk UU
MK bisa memahami ada keinginan untuk menurunkan batas usia minimal capres-cawapres. Namun, MK tidak mungkin menentukan batas usia itu karena itu kewenangan pembentuk UU.
Politik & Hukum
·
RUU Perampasan Aset Salah Satu Syarat Keanggotaan RI di FATF
Salah satu syarat agar bisa menjadi anggota tetap Kelompok Kerja Aksi Keuangan untuk Pencucian Uang (FATF), Indonesia harus memperbaiki aturan pengembalian aset tindak pidana lewat pengesahan RUU Perampasan Aset.
Politik & Hukum
·
RKUHP, antara Legasi dan Ancaman Kemunduran Demokrasi
Paradigma yang ingin dibangun dalam KUHP baru adalah dekolonialisasi. Namun, masyarakat sipil menilai, sejumlah ketentuan dalam KUHP masih setengah kolonial.
Politik & Hukum
·
Pencalonan Anggota DPD Dimulai di 34 Provinsi, Empat DOB Papua Menyusul
Hari ini, tahapan pencalonan anggota DPD sementara dilaksanakan di 34 provinsi sesuai lampiran UU Pemilu. Empat provinsi baru di Tanah Papua akan menyusul setelah Perppu Pemilu disahkan.
Politik & Hukum
·
Aliansi Masyarakat Sipil Perjuangkan Perubahan Pasal Bermasalah di DPR
”Belum semua masukan dari kami (soal RKUHP) diadopsi pemerintah. Besok (14/11) ada agenda rapat dengar pendapat di DPR dengan aliansi. Akan kami perjuangkan lagi usulan itu,” kata peneliti ICJR, Maidina Rahmawati.
Politik & Hukum
·
Iklan
Sebulan Berlalu, Revisi UU ITE Tak Disentuh DPR
Sejumlah langkah perlu diambil pemerintah sebagai antisipasi lambatnya proses penyelesaian revisi UU ITE. Ini penting supaya pasal karet di UU ITE tak terus memakan korban.
Politik & Hukum
·
Tiga Catatan Kritis ICJR terhadap RUU TPKS
ICJR mengapresiasi materi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual karena ada sejumlah kemajuan. Namun, ICJR menganggap RUU itu masih kurang dalam tiga aspek untuk menjamin penguatan perlindungan korban kekerasan seksual.
Politik & Hukum
·
Surpres Telah Diserahkan, Pemerintah dan DPR Kompak Segera Tuntaskan Revisi Kedua UU ITE
Menurut Mahfud MD, Presiden Jokowi menaruh harapan agar proses pembahasan revisi UU ITE di DPR berjalan lancar dan cepat. Pemerintah menargetkan revisi UU ITE dapat diselesaikan pada April 2022.
Politik & Hukum
·
MK: Bukti dalam Uji Formil UU Cipta Kerja Harus Kuat
Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan uji formil UU Cipta Kerja, hakim panel MK meminta pemohon menyerahkan bukti-bukti cacat prosedural pembentukan UU Cipta Kerja. Pemohon harus bisa membuktikan di mana letak cacatnya.
Politik & Hukum
·
DPR Kaji Putusan MK soal Keserentakan Pemilu
Mahkamah Konstitusi menyatakan, pemilu lima kotak bukan satu-satunya model pemilu serentak yang konstitusional. Ada lima model lain yang dapat dipilih. Pemilihan model itu diserahkan ke pembuat UU.
Politik & Hukum
·
Lihat Lainnya
Iklan