Pemerintah akhirnya mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2020. Peraturan tersebut dinilai melemahkan sistem verifikasi legalitas kayu atau SVLK sehingga justru menurunkan daya saing industri.

Pemerintah diminta meninjau ulang Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. Aturan itu dinilai memperlemah Sistem Verifikasi Legalitas Kayu.

Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2020 yang meniadakan syarat wajib dokumen V-Legal pada eksportir industri kehutanan. Sudah benarkah langkah tersebut?

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2020 dinilai membuka celah rembesan kayu-kayu ilegal sehingga bakal menggugurkan upaya Indonesia dalam perbaikan tata kelola hutan.

Indonesia lama merintis Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Tapi, Peraturan Menteri Perdagangan 15/2020 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan malah bakal mengizinkan ekspor kayu tanpa verifikasi legal.