Publik berharap calon presiden pada Pemilu 2024 berkomitmen menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Pengusutan kasus dan pemberian keadilan bagi korban dan keluarga korban perlu diakselerasi.

Presiden telah mengakui tragedi Simpang KKA sebagai pelanggaran HAM berat. Karena itu, korban menaruh harapan pada Presiden untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM seadil-adilnya.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo berupaya melunasi utang sejarah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu melalui non-yudisial.

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM turun ke Lampung untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus Talangsari, Way Jepara, Lampung Timur, secara non-yudisial. Para korban Talangsari tetap menuntut penegakan hukum.

Intrik politik yang terjadi pada 1965 mengorbankan sejumlah warga negara, termasuk perempuan. Kini meski sudah lanjut usia, mereka terus berjuang meminta negara memulihkan mereka yang distigma negatif pada masa itu.

Di tengah tantangan yang kian tidak mudah, keadilan dan kesejahteraan buruh yang diperjuangkan Marsinah harus dijaga, jangan sampai sirna. Bukan menyulut api, melainkan mencari keadilan demi hidup layak dan sebutir nasi.

Meskipun pelanggaran HAM di masa kolonial Belanda diakui dengan mengganti rugi sebesar Rp 15,25 juta untuk seorang korban pemenggalan tentara KNIL, penggantian tersebut dinilai tak sebanding dengan nyawa korban.

Ikhtiar pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu perlu didasari kebutuhan bagi para korban.