Setelah dibatalkan MK pada 2006, wacana untuk melahirkan kembali UU KKR timbul tenggelam. RUU KKR kembali diwacanakan saat peringatan Hari HAM Sedunia.

Kontras mencatat 45 peristiwa penghilangan nyawa akibat ”extrajudicial killing” serta berbagai pelanggaran lainnya, termasuk terkait Proyek Strategis Nasional.

Menteri HAM Natalius Pigai mengaku siapkan 200 program untuk dikerjakan. Satu programnya saja butuh Rp 8,3 triliun. Pigai mengaku bisa buat 1.000 program lagi.

Peristiwa yang terjadi di negara dengan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab meninggalkan trauma berkepanjangan.

Yusril menegaskan bahwa dia paham kategori pelanggaran HAM berat menurut hukum nasional.

Program pemenuhan hak korban kasus HAM berhenti. Bantuan uang misalnya, sudah tidak diterima sejak enam bulan lalu.

Pernyataan Menko Yusril Ihza Mahendra terkait kasus HAM berat masa lalu mengindikasikan sikap tak empatik pada korban.

Mugiyanto dipercaya sebagai Wakil Menteri Hak Asasi Manusia. Pengalaman sebagai mantan aktivis menjadi bekal penting.