Pembahasan RUU Informasi dan Transaksi Elektronik belum sampai pada substansi pasal per pasal. Rapat Panitia Kerja RUU ITE dari pemerintah dan Komisi I DPR masih sinkronkan materi RUU ITE dengan KUHP yang baru.

Tujuh fraksi DPR menyetujui RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja untuk disetujui di Rapat Paripurna DPR. Sementara itu, dua fraksi di DPR dan Fraksi DPD menyatakan menolak.

Kemungkinan pembentukan panitia kerja oleh Komisi II DPR tengah digodok. Fraksi-fraksi lain pun dimintai pendapatnya terkait usulan pembentukan panja tersebut.

Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, menyebut sebagian anggota Komisi III menginginkan RKUHP dibahas kembali. Ini untuk memberikan ruang publik memberikan masukan. Apalagi, masih banyak kritik terkait muatan di RKUHP.

Restitusi atau ganti rugi menjadi perhatian untuk diatur dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ganti rugi merupakan hak yang mesti diberikan kepada korban.

Langkah Fraksi Demokrat dan PKS yang mengusulkan pembentukan panitia khusus hak angket sepertinya belum bisa berjalan mulus. Sebab, mayoritas fraksi di Panitia Kerja Jiwasraya belum mendukung rencana itu.

Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS berusaha melobi fraksi lain di DPR untuk membentuk panitia khusus hak angket kasus Jiwasraya. DPR sejauh ini sudah membentuk panitia kerja kasus Jiwasraya. Hak angket dinilai lebih optimal.

Sejumlah fraksi di DPR terbelah. Dua fraksi di DPR sepakat membentuk panitia khusus hak angket, sedangkan tujuh fraksi membentuk panitia kerja. Panitia khusus perlu dibentuk karena ada nuansa politis dalam kasus ini.