Sesungguhnya pengujian UU, termasuk UU Pemilu, adalah hal biasa. Menjadi luar biasa karena dikaitkan Gibran cawapres.

Sulit untuk percaya bahwa hakim tidak memahami prinsip-prinsip sederhana dalam peradilan dan perkara perdata yang memang sudah menjadi makanan mereka sehari-hari. Muncul dugaan, jangan-jangan ada sesuatu di belakangnya.

Kolonialisme yang masuk ke Indonesia adalah kolonialisme yang bergandengan dengan kapitalisme. Inilah selubung yang harus di bongkar oleh pembentuk UU tatkala menjanjikan dekolonisasi.

RKUHP menuai banyak kritik, terutama terkait banyaknya ancaman pidana dalam kaitan hak menyatakan pendapat, khususnya terhadap negara dan aparatnya. Perlu terobosan mencari perspektif baru, semisal perspektif perdata.

Bisakah hakim MK keluar dari cangkang kepentingan pribadi dan membuat putusan menarik dan konseptual berkaitan dengan konsepsi konflik kepentingan ataupun bangunan UU yang dibutuhkan untuk mengawal tegaknya konstitusi.

Kondisi pandemi seharusnya menjadi titik balik bagi DPR untuk menguatkan fungsi legislasi dan menjawab persoalan bangsa yang ada di depan mata. Kenyataannya, justru jadi ruang bagi keluarnya berbagai UU kontroversial.

Sistematisnya kejahatan membunuh KPK tidak dipandang sebagai suatu yang berbahaya bagi masa depan Indonesia, padahal putusan MK sebelumnya menegaskan KPK memiliki ”constitutional importance”.