Menu
Cari
Mobile App
Kirim Opini
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
opini usep setiawan
Kolaborasi penguatan dan pemberdayaan masyarakat adat dikerjakan bersama kekuatan sosial politik pro-rakyat. Ini dilakukan guna memperkuat kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kebudayaan rakyat yang bermartabat.
Bagikan
Memperkuat Masyarakat Adat
Kolaborasi penguatan dan pemberdayaan masyarakat adat dikerjakan bersama kekuatan sosial politik pro-rakyat. Ini dilakukan guna memperkuat kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kebudayaan rakyat yang bermartabat.
Opini
路
Perhutanan Sosial di Tahun Politik
Pemerintah menetapkan target percepatan perhutanan sosial pada 2023-2030. Mengingat 2023 ini tahun politik, pelaksanaan perhutanan sosial agar dicegah dari kegiatan yang dipolitisasi oleh kekuatan politik tertentu.
Opini
路
Reforma Agraria di Tahun Politik
Kontestasi politik praktis pada 2023 dan 2024 akan memengaruhi nasib reforma agraria. Agar Indonesia menjadi lebih baik, mesti dipilih pemimpin yang punya karakter kepemimpinan kuat dalam melaksanakan reforma agraria.
Opini
路
Pemberdayaan dalam Reforma Agraria
Redistribusi dan legalisasi tanah memperkuat hak rakyat atas tanah. Namun, untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, rakyat harus didampingi dan diberdayakan lebih lanjut agar punya kemampuan produktif.
Opini
路
Pengesahan Kode Desa Adat
Penetapan Kode Desa Adat menjadikan eksistensi desa adat sah dan sejajar dengan desa. Desa adat perlu diperkuat guna mengoptimalkan potensi desa yang kaya secara sosial-budaya maupun ekonomi-politik.
Opini
路
Iklan
Mengurai Sektoralisme Agraria
Kuatnya ego sektoralisme menjadi penyebab rendahnya capaian reforma agraria selama ini. Perlu harmonisasi di tataran legislasi dan regulasi pertanahan dan kehutanan agar ego sektoralisme agraria bisa dihela.
Opini
路
Lahirnya Pengaturan Baru Hutan Jawa
Pemerintah melalui KLHK mengurangi hampir 50 persen luas pengelolaan hutan oleh Perhutani. Hal ini diharapkan dapat membawa implikasi positif bagi pembangunan sektor kehutanan dan keagrariaan nasional.
Artikel Opini
路
Denyut Politik Agraria Tahun 2022
Pencabutan 2.283 izin usaha pertambangan dan kehutanan, serta hak pertanahan dalam perkebunan merupakan sinyalemen penting untuk mengukur komitmen pemerintah dalam penataan izin usaha dan percepatan reforma agraria.
Artikel Opini
路
Memperkuat Reforma Agraria
Untuk memperkuat kebiajakan reforma agraria, penguatan kelembagaan reforma agraria harus jadi prioritas pemerintah. Selain itu penyelesaian konflik agraria harus menjadi agenda utama.
Opini
路
Sertifikat Tanah Reforma Agraria
Kerja kolaborasi pemerintah dengan gerakan masyarakat sipil menjadi pilihan terbaik untuk mengurai konflik agraria secara lebih cepat dan tepat untuk mewujudkan keadilan agraria dan keadilan sosial bagi masyarakat.
Opini
路
Lihat Lainnya
Iklan