Isu kemiskinan menjadi polemik di ruang publik. Ada perbedaan pengukuran antara BPS dan Bank Dunia. Yang pasti, perdebatan metode penghitungan jangan sampai mengalihkan perhatian dari masalah kemiskinan itu sendiri.

Berdasarkan Pasal 85 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021, data registrasi kendaraan bermotor akan dihapus permanen jika pemilik menunggak pajaknya hingga dua tahun. Hal ini upaya meningkatkan kepatuhan wajib PKB.

Data menunjukkan belum semua bank mampu memenuhi ketentuan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM). Mengejar RPIM 30 persen dalam tenggat dua tahun tidak mudah, apalagi tidak memiliki rekam jejak di sektor UMKM.

Pemerintah akan memberlakukan pengenaan pajak natura yang disediakan perusahaan kepada karyawannya. Kendati secara konseptual terjustifikasi, pemungutan pajak natura tak lepas dari sejumlah persoalan fundamental.

Reformasi perpajakan terus bergulir. Dari sejumlah wacana perubahan yang diapungkan, pajak karbon tampaknya merupakan hal baru. Indonesia sendiri sejatinya sudah sejak lama mengimplementasikan pajak karbon.

Ekonomi digital, ekonomi kreatif, dan pariwisata layak dijadikan sebagai wahana penerimaan pajak. Perkembangan tersebut perlu diakomodasi dengan menjalin kerja sama dengan negara-negara lain.

Publik harus sadar bahwa ekonomi nasional tak bisa sepenuhnya bersandar pada peran pemerintah. Kebijakan fiskal yang kontrasiklikal menghendaki konsolidasi bertahap agar dampaknya tak terlalu merugikan perekonomian.

Kenaikan tarif cukai hasil tembakau saat daya beli belum pulih akan memberikan ruang peredaran rokok ilegal. Setiap kebijakan publik yang diracik harus komprehensif mempertimbangkan semua aspek yang melingkarinya.