Kompas.id

opini gunawan

Seharusnya, perubahan UU Desa tidak saja berbasis profesi aparat desa, tetapi juga berbasis potensi desa.

Bagikan

Perubahan UU Desa Berbasis Potensi Desa

Seharusnya, perubahan UU Desa tidak saja berbasis profesi aparat desa, tetapi juga berbasis potensi desa.

Hari Tani dan Dualisme Hukum Agraria

Dalam konflik agraria di Pulau Rempang, pengadaan tanah bagi investasi menciptakan dualisme hukum agraria antara pengakuan hak atas tanah masyarakat oleh UUPA dan pengabaian hak atas tanah masyarakat oleh pemerintah.

Dampak Tambahan Pemutihan Kebun Sawit di Kawasan Hutan

Pemutihan usaha perkebunan sawit di kawasan hutan menimbulkan implikasi ketidakpastian hukum yang berdampak pada penyelesaian permasalahan tanah masyarakat di kawasan hutan.

Hambatan Penggunaan Dana Desa di Kawasan Konsesi

Di desa yang dianggap masuk ke area konsesi, dana desa tidak bisa sepenuhnya dipergunakan untuk pembangunan desa. Ini harus menjadi prioritas perhatian pemerintah dan DPR.

Petani dan Pertanian Organik

Pengembangan pertanian organik tak cukup dengan kebijakan subsidi pupuk organik dan benih. Petani yang mengembangkan pertanian alami, sesuai prinsip-prinsip budidaya pertanian berkelanjutan, juga harus diberi insentif.

Iklan

Petani dan Penetapan Harga Gabah/Beras

Surat Edaran Badan Pangan Nasional tentang harga gabah atau beras menuai protes. Ada perbedaan dalam perhitungan harga gabah petani antara pemerintah dan pelaku usaha dengan organisasi petani. Petani perlu dilibatkan.

Nasib Petani dalam Pengembangan Bahan Bakar Nabati

Penggunaan dana perkebunan sawit untuk mendukung pengembangan bahan bakar nabati menciptakan ketidakadilan bagi petani pekebun sawit. Dalam hal ini, perusahaan sawitlah yang didukung, tetapi tidak untuk petani.

Pekebun Sawit Saat 62 Tahun Hari Tani

Perkebunan skala besar komoditas tanaman ekspor, yang kini didominasi sawit, adalah ujian bagi reforma agraria. Dominasi ini menciptakan kesenjangan dan ketidakadilan, dan karena itu perlu diatasi.

Presiden, Konflik Agraria, dan Aktivis ’98

Diperlukan perubahan Perpres Reforma Agraria. Ini tidak saja memberi ruang bagi gerakan petani dan aktivis ’98 dalam kelembagaan reforma agraria, tetapi juga memperbarui mekanisme dan sasaran reforma agraria.

Audit Perusahaan Perkebunan Sawit

Dalam rangka keberlanjutan, audit perkebunan sawit tidak bisa lagi bersifat ”ad hoc”, tetapi terkait perencanaan, penganggaran, pembinaan, dan pengawasan. Untuk itu, diperlukan pembaruan hukum penilaian usaha perkebunan.

Iklan