Keberadaan platform partisipasi digital berpeluang mengubah kebijakan, prosedur (proses bisnis), perilaku, tata kelola.

Perampasan aset koruptor di kawasan sekretif mensyaratkan ketetapan pengadilan bahwa aset itu hasil korupsi. Belajar dari penanganan skandal Petrobras, jaksa dan hakim kasus korupsi harus profesional dan bernyali tinggi.

Pada KTT G20 yang ke-18 pada akhir 2023, kelompok masyarakat sipil, C20, khususnya Anti-Corruption Working Group diharapkan dapat mengamplifikasi dan mengagregasi ide pembentukan Pengadilan Anti Korupsi internasional.

Menempatkan KPK sebagai setunggal lokomotif gerakan antikorupsi keliru besar dan berbahaya. Untuk menghela gerakan antikorupsi, dibutuhkan lima lokomotif, yaitu pemilu, peradilan, parpol, media, dan gerakan sosial.

Tak perlu gugus tugas khusus untuk menangani insiden siber Bjorka. Ini sudah menjadi tugas Tim Koordinasi SPBE Nasional. Perlu kerja sama anggota G20 untuk membangun semacam protokol keamanan siber bersama.

Konflik kepentingan, ego sektoral, dan ”vested interest” pada Tim Koordinator Nasional SPBE harus segera diatasi. Dibutuhkan pemimpin visioner yang mampu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi.

Ada pertanyaan yang selama ini luput direfleksikan pada setiap perayaan Hari Antikorupsi Sedunia, yaitu sepatuh apa kita pada Konvensi Antikorupsi (United Nation Convention Against Corruption) yang sudah diratifikasi.

Indeks Surga Pajak Korporasi publik bisa membantu mengetahui kekuatan dan daya tarik suatu kawasan surga pajak membantu perusahaan multinasional mengemplang pajak.