Kompas.id

opini d nicky fahrizal

Intelijen harus ditempatkan sebagai institusi yang profesional. Politisasi intelijen akan menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas penilaian dan keputusan Presiden sebagai pengguna akhir intelijen.

Bagikan

Presiden dan Politisasi Intelijen Menjelang Pemilu 2024

Intelijen harus ditempatkan sebagai institusi yang profesional. Politisasi intelijen akan menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas penilaian dan keputusan Presiden sebagai pengguna akhir intelijen.

Penindakan Hukum Khusus untuk Pembebasan Pilot Susi Air

Selain upaya persuasif, pembebasan pilot Susi Air, Capt Mehrtens, harus juga dilakukan melalui penindakan hukum khusus dalam kerangka kontraterorisme. Untuk ini, butuh unit khusus atau taktis kepolisian.

Menilik Politik Hukum KUHP Baru

Sejumlah pasal diUU KUHP yang dipermasalahkan sebenarnya menunjukkan karakter demokratis yang lebih baik dibandingkan KUHP warisan kolonial Belanda. Namun, dibutuhkan peningkatan kapasitas penegak hukum.

Menuju Ekuilibrium Kekuasaan Polri

Selain mereformasi secara kultural institusi Polri, juga dibutuhkan upaya menata kembali kekuasaan Polri di dalam ekosistem keamanan nasional. Ini sebagai bentuk pengendalian kekuasaan Polri yang luas dan besar.

Menjaga Kredibilitas dan Akuntabilitas Polri

Penanganan kasus pembunuhan Brigadir J menguji visi Presisi dalam kepemimpinan Kapolri, komitmen terhadap penegakan hukum, serta menguji kredibilitas, integritas, dan akuntabilitas institusi kepolisian negara.

Iklan

Menilik RKUHP dari Lensa Demokrasi Konstitusional

Rancangan KUHP yang nanti menjadi hukum pidana diharapkan bukan menjadi instrumen hukum yang efektif dalam memangkas demokrasi konstitusional di Indonesia. Karena itu, ruang partisipasi masyarakat menjadi krusial.

Transformasi Supremasi Sipil

Doktrin supremasi sipil menghadapi isu konstitusional yang cukup krusial dengan adanya kebijakan menunjuk prajurit aktif sebagai penjabat kepala daerah. Pada dasarnya kebijakan itu bentuk kian kuatnya supremasi sipil.

Iklan