Menu
Cari
Mobile App
Kirim Opini
Kompaspedia
Gerai
Institute
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
opini cecep darmawan
Pendidikan di Indonesia masih menyisakan masalah secara sistemik. Perlu ada perhatian khusus dan serius guna merumuskan alternatif kebijakan pendidikan secara sistematis, terstruktur, dan terencana serta berkelanjutan.
Bagikan
Menghindari Dramaturgi Kemerdekaan Pendidikan
Pendidikan di Indonesia masih menyisakan masalah secara sistemik. Perlu ada perhatian khusus dan serius guna merumuskan alternatif kebijakan pendidikan secara sistematis, terstruktur, dan terencana serta berkelanjutan.
Opini
·
Mahalnya Uang Kuliah Tunggal di Menara Gading
Hakikat pendidikan tinggi adalah jalan bagi masyarakat memperoleh pendidikan sehingga dapat mencapai cita-cita setinggi-tingginya. Bukan sebaliknya pendidikan yang menara gading, elitis, dan sulit diakses rakyat kecil.
Opini
·
Anomali Kampus Merdeka
Meski telah diatur prinsip demokrasi, nyatanya pendekatan kekuasaan justru lebih nampak dalam demokrasi kampus. Politik transaksional berpotensi besar terjadi dalam demokrasi kampus. Apakah otonomi kampus masih ada ?
Opini
·
Kode Etik Guru Nasional
Perlukah pemerintah mengatur dan membentuk kode etik guru nasional? Bukankah kode etik profesi merupakan kewenangan sepenuhnya dari organisasi profesi sebagaimana juga organisasi-organisasi profesi lain?
Opini
·
Defisit Otonomi dan Etatisme Pendidikan
Otonomi pendidikan bertujuan mewujudkan pendidikan inklusif, pro-publik, menjangkau seluruh masyarakat. Namun, fenomena dan kebijakan belakangan ini justru kerap kontraproduktif dengan semangat otonomi pendidikan.
Artikel Opini
·
Iklan
Menyoal Kepastian Hukum UN
Jika pemerintah melalui SE menghapus UN, sementara PP masih memerintahkan UN, maka telah terjadi ketidakpastian hukum UN. Oleh karena itu, pemerintah khususnya Kemendikbud selayaknya segera membenahi regulasi UN.
Opini
·
Menyambut Digitalisasi Pendidikan
Dukungan 20 persen dana pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi semestinya hanya digunakan khusus untuk biaya investasi dan biaya operasional nonpersonalia.
Opini
·
Menggagas ”Omnibus Law” Sisdiknas
Berbagai pemangku kepentingan pendidikan menilai bahwa regulasi sektor pendidikan dalam RUU Cipta Kerja sangat kontraproduktif dengan cita hukum membangun sumber daya manusia berkarakter Indonesia.
Opini
·
Iklan