Gonta-ganti regulasi bisa mempertajam disparitas kualitas di dunia pendidikan tinggi. Langkah urgen untuk memperkecil disparitas ini dengan menjamin keterpenuhan standar nasional pendidikan tinggi.

Masyarakat mengeluhkan UKT yang membebani. Selain meninjau ulang dan melakukan penyesuaian tarif UKT, PT dapat juga mengerakkan dan mengikutsertakan peran civil society dalam pembiayaan pendidikan tinggi.

Untuk menekan angka perokok dari anak usia sekolah, kebijakan menjauhkan mereka dari iklan rokok harus diikuti dengan mengkaji ulang materi pengajaran perilaku konsumsi, bahwa merokok itu perilaku yang tak rasional.

Perguruan tinggi harus terlibat aktif menjaga dan merawat keberlanjutan lingkungan hidup. Pemerintah juga perlu memasukkan isu-isu lingkungan hidup menjadi bagian dari Indikator Kinerja Utama perguruan tinggi.

Sangat ironis jika perguruan tinggi minim memproduksi hal baru, tapi masif memproduksi perilaku menyimpang dari nilai kejujuran dan integritas. Ini dapat berimplikasi pada defisit kepercayaan terhadap perguruan tinggi.

Atmosfir akademik yang kondusif di kampus, ketersediaan koleksi sumber-sumber informasi seperti buku-buku menjadi input yang mendukung bagi dosen untuk menghasilkan karya ilmiah berkualitas dan berdaya saing.

Embrio minimnya produktivitas dosen berawal dari atmosfer akademik yang kian meredup. Produktivitas dosen terbelenggu oleh praktik-praktik politik praktis kampus, persaingan tak sehat dan dendam politik tak berkesudahan.

Biaya akreditasi perguruan tinggi bisa mencapai Rp 81,7 juta per prodi. Pembiayaan akreditasi bisa tidak berimplikasi kepada biaya tinggi pendidikan jika besarannya dibebankan secara adil dan proporsional.