Kepolisian Daerah Lampung telah melimpahkan kasus dugaan mafia tanah ke Kejaksaan Tinggi Lampung. Kendati proses hukum sedang berjalan, masyarakat masih menerima intimidasi.

Joko Tjandra, terdakwa kasus dugaan suap pengurusan fatwa bebas MA dan penghapusan namanya dari daftar pencarian orang di sistem imigrasi, dituntut empat tahun penjara.

Majelis hakim yang menangani perkara Pinangki Sirna Malasari menilai Joko Tjandra menyembunyikan sesuatu saat bersaksi untuk Pinangki. Dalam keterangannya, Joko banyak mengatakan tak ingat saat menjawab pertanyaan hakim.

Penyidik Kejaksaan Agung menetapkan tersangka dan menahan Andi Irfan dalam kasus pengurusan fatwa bebas MA untuk Joko Tjandra. Ia diduga menerima uang suap dari Joko Tjandra sebelum dialirkan ke jaksa Pinangki.

Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia menyerahkan data tentang dugaan keterlibatan oknum jaksa lain, selain Pinangki Sirna Malasari, dalam kasus pelarian Joko Tjandra kepada Komisi Kejaksaan.

Penyidik Kejaksaan Agung meningkatkan kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan Pinangki, oknum jaksa yang diduga bertemu Joko Tjandra saat masih buron, ke tahap penyidikan. Namun belum ada tersangka.