Transportasi publik seperti KRL menjadi moda andal perkotaan di masa depan. Idealnya, aksesnya harus murah dan banyak.

Wacana penerapan subsidi tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK menjadi perbicangan hangat warga.

Setidaknya 1.290 warga melapor ke Bawaslu bahwa data pribadinya dicatut sebagai anggota parpol yang terekam di Sistem Informasi Parpol. Pencatutan itu merugikan warga, tetapi belum ada regulasi yang mengatur sanksinya.

Pembelian minyak goreng curah di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, kini harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau nomor induk kependudukan. Regulasi itu membatasi pembelian minyak goreng curah.

Pemerintah berencana menggunakan nomor induk kependudukan menjadi nomor pokok wajib pajak (NPWP) sebagai identitas wajib pajak. Penyatuan integrasi satu data akan berlaku tahun 2023.

Pemerintah akan menerapkan biaya Rp 1.000 untuk mengakses nomor induk kependudukan (NIK) bagi sektor swasta berorientasi profit.

BPJS Kesehatan menjadikan NIK sebagai identitas peserta JKN-KIS. Perlindungan data pribadi peserta mesti dipastikan.

Hati-hati saat menjajal permainan virtual yang mengekspos data diri. Ada konsekuensi penyalahgunaan data pribadi dari tantangan atau ”challenge” di media sosial yang sekilas sekadar lucu-lucuan atau pelepas penat itu.