Pakar hukum menduga ada pelemahan sistem terhadap negara hukum. Itu terlihat dari revisi sejumlah UU, termasuk UU MK.

Pasal pembatasan 34 kementerian dalam UU 39/2008 diusulkan diubah. Jumlah menteri akan disesuaikan kebutuhan presiden.

Dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi Anwar Usman mulai diperiksa oleh MKMK.

Ada dugaan UU MK direvisi untuk memuluskan kebijakan pemerintahan mendatang saat dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi.

Pimpinan dan Dewas KPK terpilih nanti bukan sekadar orang titipan presiden yang akan memperburuk kinerja KPK.

Lagi-lagi kepala Bea Cukai dicopot dari jabatannya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Petugas Penyelenggara Ibadah Haji menyiapkan program badal haji untuk jemaah yang memenuhi kriteria.

DPR diminta untuk menghentikan pembahasan revisi UU MK. Ada tiga pelanggaran serius yang ditemukan dalam proses revisi.