Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
news
Penangkapan tiga hakim PN Surabaya membuktikan masih ada masalah integritas dan profesionalitas di kalangan hakim.
Bagikan
Jimly: Pengadilan Perlu Reformasi Total, Kenaikan Gaji Tak Berkorelasi dengan Profesionalisme
Penangkapan tiga hakim PN Surabaya membuktikan masih ada masalah integritas dan profesionalitas di kalangan hakim.
Politik & Hukum
路
Kenaikan Tunjangan Belum Selesaikan Masalah Hakim di Daerah Pelosok
Peningkatan gaji dan tunjangan perlu diiringi dengan membaiknya integritas dan independensi peradilan.
Politik & Hukum
路
Ruang Pengabdian Para Wakil Menteri
Keberadaan 56 wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja kementerian.
Politik & Hukum
路
Berat, Pekerjaan Rumah Pemerintahan Prabowo-Gibran Penuhi Hak Sosial Ekonomi
Presiden baru diminta memprioritaskan penyelesaian sejumlah konflik agraria dan kasus kriminalisasi kelompok rentan.
Politik & Hukum
路
Selamat Bekerja, Prabowo-Gibran
Optimisme masyarakat menjadi bekal bagi Prabowo-Gibran untuk memulai pemerintahan lima tahun ke depan.
Politik & Hukum
路
Iklan
Soal Pembentukan Kabinet Prabowo, Jokowi Tegaskan Tak Akan Cawe-cawe
Presiden Jokowi menegaskan, pembentukan kabinet baru merupakan hak prerogratif Prabowo. Ia tidak akan intervensi.
Politik & Hukum
路
MK Diminta Tentukan Model Keserentakan Pemilu Nasional dan Lokal
Perludem uji UU Pemilu, minta adanya pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah.
Politik & Hukum
路
MA Diminta Batalkan Kebijakan Pemberian Izin Tambang bagi Ormas Keagamaan
MA diminta untuk mencabut kebijakan pemerintah memberikan izin usaha tambang bagi badan usaha ormas keagamaan.
Politik & Hukum
路
Tiga Kontestan Pilkada Jakarta Janji Jauhi Hoaks dan Politik Uang
Tidak hanya berkampanye sesuai aturan, tiga kontestan Pilkada Jakarta juga berjanji jauhi hoaks dan politik uang.
Politik & Hukum
路
Aturan Cuti Kampanye Petahana di Pilpres dan Pilkada Beda, MK Diminta Menyamakan
Kewajiban petahana cuti selama masa kampanye, 60 hari kalender, dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi.
Politik & Hukum
路
Lihat Lainnya
Iklan
