Kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota belum dilaksanakan. Menurut rencana akan diuji coba di Laut Arafura.

Kebijakan penangkapan terukur berpotensi menimbulkan konflik di tengah laut antara korporasi pemegang kontrak dan nelayan lokal.

Kebijakan penangkapan terukur dianggap semakin mengokohkan kapal-kapal ikan besar sebagai penguasa laut. Nelayan tradisonal kian tak berdaya.

Presiden Joko Widodo dinilai sangat serius mewujudkan lumbung ikan nasional di Maluku. Bola selanjutnya kini ada di tangan pemerintah daerah.

Nelayan lokal di Maluku kembali terimpit dominasi korporasi perikanan yang terus mengeruk ikan di perairan Maluku.

Puluhan nelayan lokal di Maluku mendapat lisensi berupa Bukti Pencatatan Kapal Perikanan. Ini menjadi pegangan mereka untuk bertarung ke pasar global yang kompetitif.

Untuk meramaikan kawasan zona ekonomi eksklusif di Laut Natuna Utara, 900 nelayan didatangkan dari pantura. Disepakati, nelayan tersebut hanya akan mencari ikan di wilayah minimal 50 mil (92 kilometer) dari Pulau Laut.

Warga lokal di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, dikabarkan menyita jaring kapal ikan nelayan dari pantai utara Pulau Jawa lantaran melakukan penangkapan di wilayah petuanan adat yang sedang dalam pemulihan atau sasi.