Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
naskah akademik
Ketua DPP PDI-P Komarudin Watubun menegaskan, PDI-P harus menjadi partai terdepan dalam menggulirkan hak angket.
Bagikan
Naskah Akademik Hak Angket Rampung Disusun, PDI-P Siap Gulirkan ke DPR
Ketua DPP PDI-P Komarudin Watubun menegaskan, PDI-P harus menjadi partai terdepan dalam menggulirkan hak angket.
Politik & Hukum
·
Publik yang Tersisih dari Ribut-ribut RUU Kesehatan
Akan sia-sia berkoar tentang Generasi Emas 2045 apabila RUU Kesehatan tidak bisa menjadi produk legislasi yang berpandangan luas dan relevan menjawab tantangan kesehatan masyarakat di masa mendatang.
Opini
·
Mahfud MD: Pemerintah Siap Kirimkan Surpres RUU Perampasan Aset ke DPR
Mahfud MD memastikah naskah RUU Perampasan Aset sudah diberi paraf oleh seluruh menteri dan kepala lembaga yang terkait dalam hal ini. Tinggal sejumlah masalah teknis dan redaksional yang masih harus diperbaiki.
Politik & Hukum
·
Belajar dari China: Membangun Kota Ekonomi Baru
Untuk menjawab permasalahan kesejahteraan dan kemiskinan di Indonesia yang laten, pemerintah harus juga membangun kota-kota ekonomi baru bersamaan dengan pemindahan pusat pemerintahan.
Kajian Data
·
Putusan Kematian KPK
Sistematisnya kejahatan membunuh KPK tidak dipandang sebagai suatu yang berbahaya bagi masa depan Indonesia, padahal putusan MK sebelumnya menegaskan KPK memiliki ”constitutional importance”.
Opini
·
Iklan
Revisi UU Tipikor Akan Maksimalkan Pemulihan Aset Korupsi
Ada empat ide dalam naskah usulan perubahan UU Tipikor, yaitu memasukkan rekomendasi UNCAC, penerapan sita jaminan sebagai instrumen hukum, persoalan delik korupsi kerugian negara, dan pengaturan hak gugat publik.
Politik & Hukum
·
Iklan