Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
MARIA SW SUMARDJONO
Seyogianya penuntasan Rencana Aksi Program Reforma Agraria menjadi salah satu program prioritas pemerintahan baru.
Bagikan
Kebijakan Pertanahan dan Keadilan Sosial
Seyogianya penuntasan Rencana Aksi Program Reforma Agraria menjadi salah satu program prioritas pemerintahan baru.
Opini
·
Antara Pengadministrasian Tanah dan Pendaftaran Tanah Ulayat
Sikap dan tindakan pemerintah untuk menerbitkan sertifikat bagi MHA merupakan bukti penghormatan terhadap hak MHA.
Opini
·
UUPA dan Transformasi Kebijakan Pertanahan
Penerapan UUPA dari masa ke masa menunjukkan pilihan kebijakan, antara lain, dipengaruhi oleh sikap terhadap UUPA sebagai refleksi atas pemahaman soal UUPA.
Opini
·
Kehadiran Negara dalam Konflik Rempang
Konflik Rempang
Opini
·
Seniors Have Capacity to Share Experience, Expertise
Being of advanced age does not prevent citizens from actively sharing their experience, expertise and wisdom with those of the working age population.
English
·
Iklan
Land Rights in IKN
Implementing the ideas in the formulation of laws and regulations requires an in-depth and comprehensive understanding of the conceptions and principles/principles of land law based on the Agrarian Law .
English
·
Jangka Waktu Hak atas Tanah di IKN
Penyempurnaan rumusan pengaturan tentang jangka waktu HGU/HGB/hak pakai dalam PP No 12 Tahun 2023 diperlukan agar tidak melanggar putusan Mahkamah Konstitusi. Upaya tersebut agar dirumuskan dalam peraturan menteri.
Opini
·
Menyoal Kepatuhan terhadap Putusan MK
Tanggal 30 Desember 2021 beredar kabar Perpres No 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah sebagai aturan pelaksana UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tapi perpres sulit diakses publik.
Opini
·
Bank Tanah Mengelola Tanah Siapa
Secara filosofis, BT mengemban misi yang tidak ringan karena harus mampu “meniti buih” untuk mengakomodasi berbagai kepentingan dalam pengalokasian tanah, yang pada awalnya hanya ditujukan untuk kepentingan umum.
Opini
·
Tata Kelola Pertanahan Pasca-UU Cipta Kerja
UUCK tak mengatur tentang kedudukan masyarakat hukum adat (MHA) beserta hak-haknya. Penyebutan MHA sebatas sebagai obyek ketika tanah dalam wilayah MHA diperlukan untuk berbagai kegiatan/usaha.
Opini
·
Lihat Lainnya
Iklan