Majelis Kehormatan MK berjanji akan menangani setiap pengaduan etik yang masuk secara terukur.

Mahkamah Konstitusi mengumumkan pembentukan Majelis Kehormatan MK permanen. MKMK akan mulai bekerja pada Januari 2024.

Untuk mencegah kembali terulangnya pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, pembentukan Majelis Kehormatan permanen mendesak dilakukan.

Keberadaan MKMK sangat penting untuk mengawasi kinerja MK dan untuk mencegah pelanggaran etik.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim konstitusi Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat dan konflik kepentingan dalam putusan MK soal syarat minimal usia calon presiden-calon wakil presiden.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Selasa (7/11/2023) membacakan putusan akhir seluruh aduan dugaan pelanggaran etik hakim di Gedung MK, Jakarta.

Setelah bersidang sepekan penuh, Majelis Kehormatan MK akan membacakan putusan dugaan pelanggaran kode etik terkait putusan MK soal syarat usia capres-cawapres, Selasa (7/11/2023).

Menurut rencana, pada Senin (6/11/2023), MKMK akan menggelar rapat pleno untuk membahas putusan yang akan dibacakan pada Selasa (7/11/2023). MKMK diharapkan melakukan terobosan dalam putusannya.