Mahkamah Konstitusi menerima lebih dari 200 permohonan sengketa Pilkada 2024. Untuk menghadapi penanganan perkara ini, hakim mulai mengisolasi diri.

MKMK menyatakan hakim konstitusi Anwar Usman tidak terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi.

Dalam putusannya, MKMK menyatakan Hakim Konstitusi Anwar Usman terbukti melanggar kode etik dan beri teguran tertulis

MK diminta segera mengumumkan nama-nama anggota Majelis Kehormatan MK yang permanen. Langkah ini penting untuk menunjukkan keseriusan MK dalam upaya mengembalikan kepercayaan publik

Menko Polhukam Mahfud MD menyebut keputusan itu bagus dan di luar ekspektasi, sedangkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai keputusannya jelas.

Mantan Ketua MK Anwar Usman membantah adanya konflik kepentingan saat menangani perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres-cawapres.

Bakal calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka, buka suara atas pemberhentian pamannya, Anwar Usman, dari jabatan ketua MK. Menurutnya, keputusan itu harus dihormati.

Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah menuntut Anwar Usman mengundurkan diri dari jabatan hakim MK. Ini demi menjaga marwah, martabat, dan kewibawaan MK, serta mengembalikan kepercayaan publik kepada MK.