Kontribusi pekerja rumah tangga yang menyangga kehidupan keluarga Indonesia belum diimbangi perlindungan, penghargaan, dan pemenuhan hak.

Sudah 17 tahun RUU PPRT mandek di DPR. Kehadiran negara dinantikan demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan pekerja rumah tangga.

Diantara segala keterbatasan, sebagian buruh migran Indonesia mandiri ingin mengubah nasib lewat pendidikan kala merantau di negeri orang. Hanya dengan itu nasib mereka bisa berubah lebih terang.

Pengakuan PRT sebagai pekerja dengan hak-haknya secara hukum bukan hanya akan melindungi PRT dalam pekerjaannya, melainkan juga akan menjamin kesejahteraan PRT dan keluarganya.

Bukannya untung, ibu dua anak itu justru dieksploitasi. Ia tidak menerima gaji selama sembilan bulan. Ia yang sebelumnya dijanjikan untuk menjadi PRT dan mengurus lansia dipekerjakan menjaga sembilan anjing.

Kowani mendukung RUU PPRT, karena RUU tersebut merupakan bentuk kehadiran negara bagi masyarakat kecil, tetapi sekaligus memberikan kepastian bagi pemberi kerja.

Sejak Juni 2020, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga telah berproses di Baleg. Saat ini pun telah diambil keputusan bahwa usulan RUU itu sebagai inisiatif DPR. Namun, masih tidak jelas kelanjutannya untuk pembahasan.

pada 2020 atau tahun pertama pandemi, kasus kekerasan melonjak hampir dua kali lipat sampai 897 kasus. Kekerasan hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga ekonomi.