Sanyo (52), ”mantir” adat dari Desa Kalumpang, merasakan bahwa pendekatan adat tidak cukup kuat untuk memperjuangkan hak-hak warga. Dia pun belajar untuk menjadi paralegal.

Sebanyak 1.119 peta wilayah adat dengan luas mencapai 20,7 juta hektar yang tersebar di 29 provinsi dan 142 kabupaten/kota telah dipetakan. Kalimantan Utara memetakan wilayah adat terluas dalam pembaruan ini.

Kongres Masyarakat Adat Nusantara VI di Wilayah Adat Tabi, Papua, 24-28 Oktober, akan menyoroti perlindungan dan pengakuan hak masyarakat adat yang tak kunjung ada perubahan signifikan.

Pemerintah perlu mengakselerasi kemandirian guna menyejahterakan komunitas adat berikut lingkungan di sekitarnya. Salah satu solusinya dengan mengembalikan hak mereka, yaitu wilayah adat yang selama ini dikuasai negara.

Publik menilai pemerintah perlu lebih serius melindungi masyarakat adat melalui pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat. Payung hukum ini penting untuk mengakselerasi kemajuan masyarakat adat beserta nilai-nilai luhurnya.

Dari dua subsuku Melayu dan 16 subsuku Dayak di Kalimantan Timur, baru dua yang diakui pemerintah dengan dua hutan adat. Masyarakat adat di lokasi IKN Nusantara ini masih rentan dengan perampasan lahan.

Pengakuan negara terhadap wilayah adat sangatlah penting di tengah tekanan kekuasaan dan ekonomi. Dengan payung hukum ini masyarakat adat dapat terus berdaya memajukan adat dengan tetap membawa nilai kearifan lokal.

Salah satu substansi yang dikehendaki ada dalam RUU Masyarakat Adat di antaranya terkait penyederhanaan mekanisme pengakuan hak-hak masyarakat adat serta resolusi penyelesaian konflik.