Mayoritas negara di dunia memilih otoritas perlindungan data sebagai lembaga independen yang mengawasi data pribadi. Pengawasan oleh lembaga independen dianggap lebih efektif.

Kesempatan pemerintah mendapat kehormatan untuk membangun negara yang lebih demokratis dan menghormati HAM salah satunya ketika otoritas pengawas data pribadi bersifat independen dan bukan di bawah Kemenkominfo.

DPR kembali memperpanjang pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Artinya, pembahasan RUU PDP memasuki enam kali masa sidang. Sebelumnya, pembahasan buntu akibat perbedaan sikap terkait lembaga pengawas PDP.

Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP dibubarkan dan tugasnya kini dijalankan oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Sejumlah fraksi di Komisi I DPR mendorong pembentukan lembaga independen pengatur dan pengawas pengelolaan data pribadi dalam RUU Perlindungan Data Pribadi.

Kehadiran lembaga independen dinilai penting untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap perlindungan data pribadi. Namun, pembentukan lembaga mesti pula mempertimbangkan sejumlah persoalan lembaga di Tanah Air.