Revisi UU ITE diharapkan dapat menjaga ruang digital Indonesia tetap bersih, sehat, beretika, berkeadilan bagi warganet.

Meski Fatia dan Haris divonis bebas, ancaman kriminalisasi dari jeratan pasal karet UU ITE dan KUHP baru masih ada.

Para aparatur tampak masih berpegangan pada paradigma lawas pakem retributif ketimbang aspek rehabilitatif.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru tidak lagi menekankan pada paradigma ”balas dendam”. Akan ada bentuk pidana alternatif, seperti kerja sosial.

Memperdebatkan vonis mati Ferdy Sambo sama seperti debat tanpa ujung tentang pro-kontra pidana mati. Sesuai KUHP baru, pidana mati bisa diubah jadi seumur hidup jika tak dilaksanakan dalam 10 tahun sejak grasi ditolak.

Belum satu bulan setelah disetujui disahkan sebagai undang-undang, KUHP baru diuji konstitusionalitas pasal-pasalnya di MK. Pasal 433, salah satunya yang diuji, antara lain mengatur pidana untuk penyerangan kehormatan.

Pemerintah menjelaskan soal KUHP baru kepada media asing. Pemerintah juga memanggil perwakilan PBB di Indonesia yang sebelumnya mengkritik sejumlah pasal dalam KUHP.

KUHP diklaim telah merefleksikan nilai-nilai Indonesia, hak asasi manusia, hingga paradigma pemidanaan yang modern. Jauh meninggalkan paradigma KUHP lama warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda.