Menu
Cari
Mobile App
Kirim Opini
Kompaspedia
Gerai
Institute
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
KUHAP
Khawatir kewenangan jaksa menyidik belum diatur dalam KUHAP, MK diminta kembali menegaskan hal tersebut
Bagikan
MK Diminta Perkuat Kewenangan Jaksa Menyidik dalam KUHAP
Khawatir kewenangan jaksa menyidik belum diatur dalam KUHAP, MK diminta kembali menegaskan hal tersebut
Politik & Hukum
路
Dobrak Pintu Rumah Warga di Dago, Bandung, Aparat Dinilai Salahi Aturan
Tindakan polisi yang merangsek masuk ke dalam rumah warga sudah menyalahi kode etik. IPW menilai ada prosedur standar operasi atau SOP yang dilanggar oleh aparat kepolisian.
Video
路
Kewenangan Penyidikan Jaksa untuk Kasus Korupsi Dinilai Tidak Tepat
Penilaian dari pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting, menuai banyak pertanyaan. Di antaranya dari kuasa presiden yang diwakili Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Politik & Hukum
路
Revisi KUHAP dan Kisah Perebutan Kewenangan yang Belum Usai
Perbaikan hukum acara pidana mendesak dilakukan untuk mengakhiri perebutan kewenangan antarlembaga penegak hukum akibat konsep diferensiasi fungsional yang dianut dalam KUHAP yang berlaku saat ini.
Politik & Hukum
路
Kasus Putri Candrawathi dan Problem Standar Ganda Penahanan Perempuan
Tak ditahannya Putri Candrawathi, tersangka kasus pembunuhan Brigadir J, mencuatkan problem standar ganda penahanan perempuan, utamanya yang memiliki anak balita. Sebab, di banyak kasus lain, tersangka tetap ditahan.
Politik & Hukum
路
Iklan
Implementasi UU TPKS Hadapi Kultur Hukum yang Bias Jender
Implementasi dari UU TPKS kini terus ditunggu. Aparat penegak hukum diminta segera menerapkan UU TPKS ketika menangani kasus kekerasan seksual.
Humaniora
路
Selain KUHP, KUHAP Juga Mendesak untuk Direvisi
Pemerintah dan DPR telah sepakat untuk membahas kembali Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Juli nanti. Namun, akan lebih baik jika pembuat UU juga merevisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Politik & Hukum
路
Death Sentence for KPK
In reviewing the formal substance, MK based its argumentation on loose footing.
English
路
UU KPK Hasil Revisi Rancu, Rentan Timbulkan Ketidakpastian Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi yang meski dikatakan independen, namun dalam pelaksanaan penyidikan dan penuntutan harus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain.
Politik & Hukum
路
DPR dan Pemerintah Didorong Sahkan UU Kekerasan Seksual Sebelum Pemilu 2019
Politik & Hukum
路
Lihat Lainnya
Iklan