Presiden telah mengakui tragedi Simpang KKA sebagai pelanggaran HAM berat. Karena itu, korban menaruh harapan pada Presiden untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM seadil-adilnya.

Aksi yang menuntut keadilan bagi korban pelanggaran HAM tersebut telah memasuki aksi ke-750 sejak pertama kali digelar pada Januari 2007.

Peristiwa Mei 1998 merupakan klimaks dari ketidakpuasan terhadap Orde Baru. Berbagai peristiwa seperti aksi penjarahan dan kerusuhan, insiden Trisakti, pendudukan gedung DPR/MPR, hingga mundurnya Presiden ke-2 RI Presiden Soeharto adalah realitas sejarah yang mengiringi akhir era Orde Baru.

Asa keluarga korban pelanggaran HAM berat Mei 1998, tak pernah putus. Mereka, yang umumnya orangtua korban, terus menyuarakan keadilan bagi anak-anak mereka. Keadilan pun diharapkan dapat diwujudkan oleh negara.

Rancangan Peraturan Presiden tentang Penanganan Peristiwa Hak Asasi Manusia Berat melalui Mekanisme Nonyudisial dinilai Komnas HAM tidak memadai, baik secara konseptual maupun prosedur penyelesaiannya.

Rencana pemerintah membentuk unit kerja presiden untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dengan peraturan presiden dinilai tidak tepat. Landasan hukum yang tepat untuk hal tersebut adalah undang-undang.

Pemerintah segera mengajukan RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. RUU yang telah masuk Program Legislasi Nasional 2020 itu diharapkan bisa menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Hak korban kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat puluhan tahun lalu belum terpenuhi. Kemauan dan konstelasi politik di tingkat nasional diduga menjadi penyebab.