Pemda Menjadi Tumpuan Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat
Hak korban kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat puluhan tahun lalu belum terpenuhi. Kemauan dan konstelasi politik di tingkat nasional diduga menjadi penyebab.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F01%2F20190118_AKSI-KAMISAN_H_web_1547803287.jpg){kind=logo}
Keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang rutin menggelar Aksi Kamisan di seberang Istana Kepresidenan memasuki Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk bertemu Presiden Joko Widodo, Kamis (31/5/2018). Sejak 2007 menggelar Aksi Kamisan di seberang Istana Kepresidenan, ini menjadi pertemuan perdana antara peserta Aksi Kamisan dan Presiden Joko Widodo.
JEMBER, KOMPAS — Hak korban kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat puluhan tahun lalu belum terpenuhi. Kemauan dan konstelasi politik di tingkat nasional diduga menjadi penyebab.
Peran pemerintah daerah kini lebih diharapkan untuk bisa memicu pemenuhan hak para korban HAM berat itu secara menyeluruh oleh pemerintah pusat.