Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana bertemu di Jakarta, Rabu (15/2/2023), untuk tindak lanjut atas koperasi-koperasi simpan pinjam yang terindikasi terlibat pencucian uang.

Total kewajiban yang harus diselesaikan kepada nasabah dari delapan koperasi tersebut mencapai Rp 26,11 triliun. Namun, pelunasan pembayarannya baru Rp 2,66 triliun atau 10,21 persen dari seluruh kewajiban.

Negara perlu hadir untuk memberikan rasa keadilan kepada publik dengan mengupayakan nasabah koperasi memperoleh dananya kembali, sekaligus melakukan pembenahan pengawasan koperasi di masa mendatang.

Pemerintah akan mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi kepada DPR menyusul adanya lubang-lubang kelemahan UU tersebut sehingga munculnya penipuan berkedok koperasi dan merugikan rakyat.