Di tengah mencuatnya fenomena koperasi gagal bayar, keberadaan program penjaminan simpanan anggota atau nasabah koperasi makin mendesak. Tak hanya untuk melindungi konsumen, namun juga mengembangkan perkoperasian.

Total kewajiban yang harus diselesaikan kepada nasabah dari delapan koperasi tersebut mencapai Rp 26,11 triliun. Namun, pelunasan pembayarannya baru Rp 2,66 triliun atau 10,21 persen dari seluruh kewajiban.

Setidaknya ada tiga hal yang akan direvisi di UU Perkoperasian, yakni pembentukan otoritas pengawas koperasi, skema penjaminan nasabah koperasi, dan pembentukan semacam induk usaha untuk membagi beban keuangan koperasi.

Jumlah dana yang wajib dibayarkan delapan koperasi simpan pinjam yang telah masuk putusan homologasi PKPU mencapai triliunan rupiah. Kepailitan hanya menyengsarakan semua pihak.

UU Perkoperasian yang saat ini berlaku adalah UU Nomor 25 Tahun 1992. Usianya sudah 30 tahun dengan substansi yang cenderung ”obsolete” (ketinggalan) sehingga perlu diperbarui agar sesuai dengan perkembangan zaman.

Dari ribuan anggotanya, baru sekitar 10.000 orang yang diklaim telah mendapatkan pencairan dana dari Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama. Total uang sesuai putusan PKPU mencapai sekitar Rp 8,6 triliun.

Belum dua pekan pembentukan Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah, berbagai sikap terhadap Satgas bermunculan. Koperasi gagal bayar mesti dikawal demi menyelesaikan pembayaran bagi para anggotanya agar tidak "chaos".