Teten Masduki: KSP Sejahtera Bersama Harus Transparan Membayar Dana Anggota

Proses homologasi atau perjanjian damai sesuai dengan putusan PKPU terhadap Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama terus dipantau. Tahapan pembayaran pertama belum berjalan mulus sehingga dituntut transpransi.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki seusai bertemu Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/10/2020). Teten datang ke KPK untuk membahas perkembangan penyaluran Bantuan Presiden (Banpres) Produktif untuk UMKM agar dapat bertahan di tengah pandemi.

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Koperasi dan UKM terus memantau proses homologasi atau perjanjian damai sesuai dengan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU antara Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama dan ribuan anggotanya. Koperasi ini diperingatkan keras untuk lebih bersikap transparan dan patuh dalam pembayaran dana anggota sesuai tahapan yang telah diputuskan PKPU.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, di Jakarta, Rabu (5/1/2021), menegaskan, “Saya meminta KSP Sejahtera Bersama benar-benar transparan melaporkan jumlah pembayaran dana anggota sesuai dengan tahapan yang telah diputuskan oleh PKPU. Proses yang transparan ini sangat penting agar seluruh tahapan pembayaran dapat berjalan baik.”