Sejumlah kewenangan khusus otorita IKN diperjelas dalam Rancangan UU Perubahan UU 3/2022 tentang IKN. Itu diharapkan bisa menghindari tumpang tindih kewenangan di IKN kelak.

Dengan rencana merevisi UU IKN, pemerintah diminta memberi kepastian hukum kepada masyarakat adat di sekitar IKN. Selain itu, pemerintah daerah juga meminta kejelasan kewenangan perizinan.

Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad Susi Dwi Harijanti mengkritisi adanya kata ”dapat” dalam beberapa ayat di UU PPP. Dengan adanya kata tersebut, pembentuk UU tak wajib membuka ruang konsultasi publik.

Pemerintah merancang Otorita IKN memiliki kewenangan besar agar lembaga itu lincah dan fleksibel. Masukan masyarakat dibutuhkan untuk mempertajam rumusan ketentuan dalam aturan turunan UU IKN tersebut.

Proses konsultasi publik pembangunan Tol Yogyakarta-Solo di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah selesai. Sebanyak 2.978 warga di DIY terkena dampak pembangunan proyek tersebut.