Negara harus hadir dalam konflik tanah adalah untuk memastikan bahwa hukum dan peraturan dijaga dengan baik serta diterapkan secara adil. Negara juga berperan sebagai mediator untuk mencapai solusi damai.

Mafia tanah masih berkeliaran di Tanah Air dan meresahkan masyarakat. Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk memberantasnya.

JNE, sebagai vendor penyaluran beras bansos Covid dari Presiden, telah bertanggung jawab atas kerusakan beras. Beras yang rusak pun diputuskan untuk dikubur di tanah yang mereka sewa di Depok.

Konflik tanah melibatkan berbagai pihak dengan cakupan luas. Sinergi lintas pihak dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan, reforma agraria tak mudah diselesaikan secara parsial. Dibutuhkan kerja sama proaktif dari semua kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan masalah agraria di Indonesia.

Upaya masyarakat adat Sepang-Nggieng, Kecamatan Boleng, Manggarai Barat, melawan mafia tanah belum usai. Mereka masih menanti kembalinya hak tanah ulayat setelah para mafia tanah menjadi tersangka.

Warga Nagari Sumpur dan Nahari Padang Laweh Malalo di Kecamatan Batipuh Selatan, Tanah Datar, Sumatera Barat, sepakat berdamai. Sebelumnya sempat muncul konflik di antara kedua belah pihak akibat sengketa tanah.

Sedikitnya 47 orang terbunuh di sejumlah desa pertanian di Negara Bagian Katsina, Nigeria utara, oleh rombongan bandit bersenjata.