Putusan MK menjadi dasar untuk menghentikan kegiatan pertambangan di seluruh pulau-pulau kecil.

Mahkamah Konstitusi diminta untuk menolak uji materiil Pasal 23 dan 35 UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Pengabulan uji materiil ini dapat membuka ruang untuk menjalankan aktivitas pertambangan.

Tim penyelesaian konflik agraria diharapkan memperhatikan kepentingan rakyat terkait hal kelolanya, bukan melayani oligarki investasi.

Di balik proyek-proyek strategis nasional di era pemerintahan Joko Widodo yang berjumlah ratusan, ada sebagian masyarakat yang harus mengorbankan lahan dan penghidupannya demi proyek berjalan.

Perempuan perlu diberi ruang kepemimpinan agar mereka dapat menjadi agen perubahan dari krisis akibat konflik, demikian juga dengan ketidaksetaraan jender.