Satu pasal ”ditinggalkan” saat pemerintah dan DPR sepakat mengeluarkan kluster pendidikan dari RUU Cipta Kerja. Mengundang pertanyaan banyak pihak, terutama karena berpotensi melapangkan liberalisasi pendidikan.

Perihal pendirian satuan pendidikan, sejatinya sudah diatur dalam UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, termasuk mengatur soal sanksi. UU Cipta Kerja sama sekali tak memuat pasal yang berisi perubahan.

Keberadaan kluster pendidikan dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sama halnya mereduksi pendidikan menjadi aktivitas industri dan ekonomi. Ini akan memberi jalan masuk praktik komersialisasi pendidikan.

Setelah kluster pendidikan dicabut dari RUU Cipta Kerja, ketegasan regulasi penyelenggaraan pendidikan oleh swasta dinanti. Peraturan apa pun yang kelak dibuat tidak melanggar cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa.