Nasib Pendidikan di RUU Cipta Kerja

Perihal pendirian satuan pendidikan, sejatinya sudah diatur dalam UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, termasuk mengatur soal sanksi. UU Cipta Kerja sama sekali tak memuat pasal yang berisi perubahan.

Kompas/Wawan H Prabowo

Para menteri Kabinet Indonesia Maju bersiap berfoto bersama pimpinan DPR RI di akhir rapat paripurna DPR RI masa persidangan I tahun sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Rapat paripurna hari itu secara resmi mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Sidang paripurna DPR telah menyetujui untuk mengesahkan Undang- Undang Cipta Kerja. Rancangan undang-undang sebelumnya akan melibatkan UU tentang Sisdiknas, Guru dan Dosen, Dikti, Pendidikan Kedokteran, Kebidanan, dan Perfilman.

Insan pendidikan dari unsur Tamansiswa, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain-lain keberatan kluster pendidikan menjadi bagian dalam investasi usaha. Alasannya, hal itu akan menghapus pasal-pasal yang melindungi kedaulatan negara.