Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
Kiara
Penggantian cantrang dengan jaring tarik berkantong dinilai tidak akan efektif untuk mendorong penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan. Pemerintah terkesan melonggarkan penggunaan alat tangkap yang merusak.
Bagikan
Aturan Larangan Cantrang Dinilai Tidak Efektif
Penggantian cantrang dengan jaring tarik berkantong dinilai tidak akan efektif untuk mendorong penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan. Pemerintah terkesan melonggarkan penggunaan alat tangkap yang merusak.
Ekonomi
路
Pemerintah Diminta Siapkan Peta Jalan Budidaya Lobster
Terbitnya aturan pelarangan ekspor benih bening lobster dan tata cara budidaya lobster di dalam negeri perlu segera diikuti peta jalan tentang budidaya lobster.
Ekonomi
路
Ekspansi Perkebunan Sawit Ancam Kelestarian Pesisir
Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan tak luput dari sasaran ekstensifikasi perkebunan sawit. Perubahan ekosistem dan lanskap ini merusak perlindungan alam masyarakat setempat dari ancaman bencana alam.
Humaniora
路
Penerbitan Aturan Anti-SLAPP Jangan Sekadar Janji
Sejumlah pihak mendorong agar penerbitan aturan anti-SLAPP tak sekadar wacana. Peraturan untuk melindungi pegiat lingkungan ini juga disarankan pada level perundang-undangan yang dipatuhi lintas lembaga/kementerian.
Ilmu Pengetahuan & Teknologi
路
Soal Kemitraan Budidaya Lobster, Pemerintah Akui Ada Indikasi Masalah
Demi mendapatkan izin ekspor, perusahaan diduga memanfaatkan kemitraan dengan pembudidaya seolah telah berhasil membudidayakan lobster. Kementerian mengakui adanya potensi masalah itu. Sayangnya, belum ada sanksi.
Ekonomi
路
Iklan
Baru Diterbitkan, Perpres No 60/2020 tentang Tata Ruang Jabodetabekpunjur Didorong untuk Diperbaiki
Perpres No 60/2020 tentang tata ruang kawasan perkotaan Jabodetabekpunjur diharapkan menjadi panduan penataan. Namun, aktivis lingkungan mencermati perpres itu memiliki banyak catatan dan mendorong peninjauan ulang.
Metropolitan
路
Izin Tambang di Wawonii Didesak agar Dicabut
Koalisi masyarakat sipil mendesak izin usaha pertambangan di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara, dicabut. Alasannya, terdapat pelanggaran hukum, kerusakan lingkungan, dan pelanggaran HAM.
Ilmu Pengetahuan & Teknologi
路
Kompensasi Tumpahan Minyak Menunggu Aturan Pemda Setempat
Tumpahan minyak akibat kebocoran anjungan pengeboran sumur YYA-1 Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java berdampak pada aktivitas nelayan di pesisir Karawang, Jawa Barat. PT Pertamina (Persero) tengah menyiapkan kompensasi atas kerugian tersebut.
Ekonomi
路
Privatisasi Pulau-pulau Kecil Ancam Kesejahteraan Nelayan
Sejumlah pulau kecil di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, diduga menjadi milik perorangan sehingga jadi kawasan privat. Privatisasi pulau merampas ruang gerak masyarakat nelayan di sekitarnya.
Metropolitan
路
Perda Zonasi Pesisir Perlu Dikawal
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil berpotensi melegalkan perampasan ruang hidup masyarakat pesisir. Oleh karena itu, penyusunan peraturan daerahnya perlu dikawal.
Ekonomi
路
Lihat Lainnya
Iklan