Kompas.id

ketatanegaraan

Pencabutan Tap MPR hanya bisa dengan membuat Tap MPR baru. Masalahnya, MPR sudah tak punya kewenangan membuat Tap MPR.

Bagikan

Nama Soeharto Dicabut, KSP Minta Suara Rakyat Didengar, Publik: Ini Khianati Reformasi

Pencabutan Tap MPR hanya bisa dengan membuat Tap MPR baru. Masalahnya, MPR sudah tak punya kewenangan membuat Tap MPR.

Politik & Hukum ·

Kejar Tayang Legislasi Bermasalah

Bila disetujui, revisi UU Mahkamah Konstitusi juga akan menghancurkan prinsip universal tentang kemandirian yudikatif.

Akademisi dan Masyarakat Sipil Tolak Pelemahan Demokrasi serta Pemberantasan Korupsi

Penolakan pelemahan demokrasi dan pemberantasan korupsi disampaikan dengan penandatanganan maklumat yang dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo. Pengiriman maklumat dilaksanakan di 11 titik dari seluruh Indonesia.

Politik & Hukum ·

Dua Dekade Pasca-amendemen UUD, Sejumlah Problem Mengemuka

Salah satunya, menguatnya model koalisi mayoritarian dan semakin menghilangnya oposisi di perlemen. Hal ini membuat fungsi-fungsi lembaga legislatif pada akhirnya hanya menjadi stempel penguasa.

Politik & Hukum ·

Transformasi Supremasi Sipil

Doktrin supremasi sipil menghadapi isu konstitusional yang cukup krusial dengan adanya kebijakan menunjuk prajurit aktif sebagai penjabat kepala daerah. Pada dasarnya kebijakan itu bentuk kian kuatnya supremasi sipil.

Iklan

Mereposisi Lembaga Permusyawaratan Rakyat

Pascaperubahan UUD 1945 yang berlangsung sejak 1999 hingga 2002, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara sehingga tugas dan kewenangannya pun berubah. Ini akan berdampak pada produk yang akan dikeluarkan MPR.

Artikel Opini ·

Terbitkan Aturan Pelaksana Baru Sektor Agraria, Pemerintah Dinilai Langgar Putusan MK

Pemerintah menerbitkan peraturan dan keputusan presiden baru turunan UU Cipta Kerja. Padahal, Mahkamah Konstitusi memutuskan pemerintah dilarang menerbitkan aturan pelaksana baru selama proses perbaikan UU Cipta Kerja.

Ilmu Pengetahuan & Teknologi ·

Iklan