Akademisi dan Masyarakat Sipil Tolak Pelemahan Demokrasi serta Pemberantasan Korupsi
Penolakan pelemahan demokrasi dan pemberantasan korupsi disampaikan dengan penandatanganan maklumat yang dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo. Pengiriman maklumat dilaksanakan di 11 titik dari seluruh Indonesia.
Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan #BersihkanIndonesia, Perempuan Indonesia Anti-Korupsi, BEM SI, dan beberapa perwakilan organisasi lain menggelar aksi di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (9/11/2021). Aksi yang digelar menyambut Hari Pahlawan 10 November ini menyuarakan ajakan generasi muda untuk mewarisi semangat juang para pahlawan dalam langkah nyata menegakkan pemberantasan korupsi yang kian dilemahkan saat ini. Permasalahan pelemahan pemberantasan korupsi di Indonesia telah muncul sejak disahkannya UU KPK. Selain itu, lembaga pemberantasan korupsi KPK pun telah dikuasai golongan oligarki yang kian menghalangi pemberantasan korupsi. Terhambatnya pemberantasan korupsi pun berdampak dengan kian maraknya perusakan lingkungan, kemiskinan, dan sejumlah krisis lainnya yang melanda Indonesia.
JAKARTA, KOMPAS — Ratusan akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, buruh, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menolak pelemahan terhadap demokrasi dan pemberantasan korupsi. Mereka menyampaikannya dengan menandatangani maklumat yang dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo.
Mereka yang menandatangani, di antaranya mantan pimpinan KPK M Busyro Muqoddas, M Jasin, Abraham Samad, Bambang Widjojanto, dan Saut Situmorang. Ada juga Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Sigit Riyanto; Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Hibnu Nugroho; serta beberapa tokoh dan organisasi masyarakat sipil.