Sejumlah pihak siap menerima keputusan MK terkait uji materiil keserentakan pemilu. Meski sebagian berharap MK mengabulkan keinginan pemohon agar pemilu legislatif daerah dipisah dari pilpres, sebagian tak mendukung.

Pemilu serentak nasional untuk memilih capres/cawapres serta anggota DPR dan DPD. Adapun pemilu serentak lokal untuk memilih kepala/wakil kepala daerah, anggota DPRD provinsi serta DPRD kabupaten/kota.

Agar Rancangan Undang-Undang Pemilu tidak terkatung-katung, perlu titik temu dalam perdebatan fraksi-fraksi di DPR. Selain pertimbangan evaluasi Pemilu 2019, pembahasan keserentakan pilkada sebaiknya dibahas belakangan.

Draf RUU Pemilu telah dirumuskan oleh tenaga ahli Komisi II DPR dan Badan Keahlian DPR. Sejumlah perubahan mendasar terlihat. Payung hukum pemilu selanjutnya itu ditargetkan tuntas pada awal 2021.

Setelah putusan MK, bola penentuan keserentakan pemilu ada di tangan DPR. Model keserentakan pemilu nasional dan pemilu lokal dianggap masyarakat sipil paling ideal. Bisakah hal itu diakomodasi elite Senayan?