Kapal-kapal pencuri ikan tidak lagi ditenggelamkan, melainkan dihibahkan ke kelompok atau koperasi nelayan. Namun, pemerintah dinilai perlu transparan dalam proses pemberian kapal tersebut.

Daya saing produk ekspor perikanan perlu terus didorong agar tidak semakin tertinggal oleh negara produsen lain. Potensi pasar perikanan global yang terus tumbuh menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan Indonesia.

Presiden Jokowi mengungkap bahwa penerbitan sertifikat tanah bagi warga suku Bajo, Sulawesi Tenggara, terganjal oleh ego sektoral antarkementerian. Padahal, sengketa lahan bisa merembet dan menimbulkan masalah baru.

Nasib petambak makin terpuruk. Setelah harga garam anjlok dan stok menumpuk, sistem resi gudang yang diharapkan menyangga kredit dengan jaminan garam dengan harga layak ikut tersendat.

Pemerintah dinilai perlu berpihak pada perlindungan nelayan, pembudidaya ikan, dan pembudidaya garam di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Perlindungan termasuk untuk warga negara Indonesia di kapal asing.

Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah meninjau ulang legalisasi alat tangkap cantrang. Selain merusak lingkungan, kebijakan itu dinilai memicu konflik sosial di lapangan. KKP minta waktu sebulan untuk evaluasi.

Ekspor perikanan Indonesia tetap tumbuh di tengah pandemi Covid-19. Tahun ini ekspor bahkan ditargetkan 6,05 miliar dollar AS atau naik 16 persen dibandingkan tahun 2020. Udang dan rumput laut menjadi komoditas andalan.

Ketika suatu wilayah penangkapan sudah tergolong ”full” dan ”overexploited”, pemakaian alat tangkap aktif seharusnya ekstra hati-hati. Ini harus diperhatikan pemerintah sebelum melegalkan kembali cantrang.