Kementerian Kelautan dan Perikanan Perlu Fokus ke Perlindungan Nelayan

Pemerintah dinilai perlu berpihak pada perlindungan nelayan, pembudidaya ikan, dan pembudidaya garam di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Perlindungan termasuk untuk warga negara Indonesia di kapal asing.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Perahu nelayan merapat di perkampungan nelayan Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (13/11/2020), seusai melaut.

JAKARTA, KOMPAS — Pandemi Covid-19 yang belum berakhir mendorong perlunya keberpihakan anggaran pemerintah untuk program perlindungan nelayan, pembudidaya, dan pengolahan hasil perikanan agar mereka bertahan di masa sulit. Kementerian Kelautan dan Perikanan diminta melakukan langkah strategis dan tidak memotong anggaran yang bersentuhan dengan masyarakat.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi, dari Fraksi Golkar, Kamis (4/2/2021). Pada 2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan merencanakan penghematan anggaran sebesar Rp 157,65 miliar dari pagu Rp 6,65 triliun. Dengan demikian, pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2021 menjadi Rp 6,49 triliun.