Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mengadukan Kementerian Koordinator Perekonomian karena dinilai menghalangi keterbukaan data dan informasi terkait hak guna usaha perkebunan kelapa sawit. Apabila data ini terus ditutup, berbagai konflik agraria yang menjadi perhatian Presiden serta dibahas dalam rapat-rapat terbatas tak akan kunjung selesai.