Walhi Mengadu ke Presiden
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mengadukan Kementerian Koordinator Perekonomian karena dinilai menghalangi keterbukaan data dan informasi terkait hak guna usaha perkebunan kelapa sawit. Apabila data ini terus ditutup, berbagai konflik agraria yang menjadi perhatian Presiden serta dibahas dalam rapat-rapat terbatas tak akan kunjung selesai.
Warga di Negara, Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sejak turun-temurun mengusahakan rawa gambut menjadi tempat bercocok tanam semangka, ubi, dan kacang-kacangan saat musim kemarau dan menangkap ikan saat musim hujan. Namun, irama kehidupan masyarakat setempat kini terganggu aktivitas perkebunan sawit yang sejak tahun 2008 menggunakan ruang hidup masyarakat itu dengan cara mengeringkan dan menggunakan pupuk/obat perkebunan yang diduga menyebabkan pencemaran air dan tanah. Foto diambil pada 11 Januari 2017.
JAKARTA, KOMPAS — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mengadukan Kementerian Koordinator Perekonomian karena dinilai menghalangi keterbukaan data dan informasi terkait hak guna usaha perkebunan kelapa sawit. Apabila data ini terus ditutup, berbagai konflik agraria yang menjadi perhatian Presiden serta dibahas dalam rapat-rapat terbatas tak akan kunjung selesai.
Apalagi, beberapa waktu lalu, dalam memutus sengketa Forest Watch Indonesia dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Mahkamah Agung menyatakan bahwa data dan informasi perkebunan kelapa sawit dinyatakan terbuka. Hal-hal yang terbuka antara lain nama pemegang izin, luas, lokasi, jenis komoditas, dan peta area.