Kompas.id

kejati papua

Kejaksaan Tinggi Papua mengungkap adanya kerugian negara dalam kasus pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Nabire. Kedua kasus naik ke tahap penyidikan.

Bagikan

Kejati Papua Ungkap Dugaan Korupsi Proyek Jalan dan Jembatan di Nabire

Kejaksaan Tinggi Papua mengungkap adanya kerugian negara dalam kasus pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Nabire. Kedua kasus naik ke tahap penyidikan.

Awal Tahun, Kejati Papua Tangani Empat Kasus Korupsi Senilai Rp 41 Miliar

Kejaksaan Tinggi Papua mengungkap empat kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp 41 miliar pada triwulan pertama tahun ini.

Kejati Papua Tetapkan Dua Tersangka Penyalahgunaan Ribuan Ton Beras Bulog

Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan ribuan ton beras di Nabire. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 10,8 miliar.

Penyalahgunaan Anggaran Ribuan Ton Beras Bulog di Nabire Diselidiki

Kejaksaan Tinggi Papua menemukan dugaan penyalahgunaan anggaran pembelian ribuan ton beras milik Bulog. Kerugian negara dalam kasus mencapai puluhan miliar rupiah.

Kejati Papua Selamatkan Rp 5,2 Miliar dari Tunggakan Kehutanan

Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua menyelamatkan negara dari potensi kerugian sebesar Rp 5,2 miliar dari tunggakan pembayaran kewajiban kepada negara oleh sebuah perusahaan kayu di Kabupaten Keerom.

Iklan

Kejati Papua Dituntut Segera Tahan Bupati Waropen

Masyarakat menuntut Kejaksaan Tinggi Papua serius dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan Bupati Waropen Yermias Bisai. Yermias belum diperiksa meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka tiga bulan lalu.

Tujuh Tersangka Rusuh Jayapura Terancam Hukuman Mati

Tujuh tersangka kasus kerusuhan di Kota Jayapura dijerat dengan Pasal 160 tentang penghasutan dan Pasal 106 tentang. Mereka dijerat dengan ancaman penjara 15 tahun dan maksimal hukuman mati.

Dana Bansos bagi 1,5 Juta Penerima Tanpa Data Valid di Papua Ditelusuri

Kejaksaan Tinggi Papua siap berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan laporan penerimaan bantuan sosial di wilayah Papua.

Iklan