Konsistensi dan komitmen penegakan hukum lingkungan dan kehutanan saat ini terancam oleh sejumlah ketentuan dalam KUHP baru.

Upaya penguatan perlu dilakukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku kerusakan lingkungan. Salah satu upaya penguatan itu dengan mengoptimalkan denda administratif sekaligus penambahan sanksi lainnya.

Sejak 2015-2021 tercatat 6.143 pengaduan telah ditangani dan 2.185 kasus sudah dijatuhi sanksi administratif. Gugatan perdata bahkan telah menghasilkan ganti rugi pemulihan lingkungan hidup sebesar Rp 20,7 triliun.

Meski perundangan menyatakan perlindungan bagi pembela lingkungan, hal itu belum berjalan. Selain mendorong aturan teknisnya, Komnas HAM mengimbau pembela lingkungan berjuang tanpa kekerasan.