Terhitung 1 Oktober 2024, semua pegawai KASN sudah menjadi pegawai BKN. Semua tupoksi KASN otomatis menjadi tupoksi BKN.

Netralitas ASN jadi persoalan krusial dalam Pilkada 2024. Diperlukan pengawasan bersama untuk mengatasi hal tersebut.

Penggantian penjabat sering kali memunculkan spekulasi untuk memenangkan pasangan calon tertentu di pilkada.

Tuntutan agar ASN netral bertujuan supaya kerja pemerintah dalam melayani publik bisa tercapai dengan optimal.

Potensi ASN tidak netral sangat mungkin terjadi, terutama pada daerah yang kepala daerahnya menjadi tim sukses.

Bawaslu RI menemukan 33 kasus pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilu 2024. ASN yang terlibat harus ditindak tegas dan para pemimpin harus memberikan teladan yang tegas.

Aparatur sipil negara yang tak netral berpotensi merusak pelayanan publik dan memicu penyalahgunaan sumber daya negara.

Komisi Aparatur Sipil Negara menduga pelanggaran netralitas ASN bisa menjadi seperti puncak gunung es. Pelanggaran yang terjadi lebih banyak daripada yang dilaporkan.