Bawaslu masih menunggu aturan sosialisasi peserta pemilu di luar masa kampanye yang akan disusun oleh KPU. Aturan itu akan menjadi payung hukum pengawasan sosialisasi di luar masa kampanye oleh Bawaslu.

Agar penggunaan Sipol tidak dipersoalkan ke depan, KPU akan membantu parpol, seperti dalam mengunggah data ke dalam sistem. Sebagai langkah selanjutnya, KPU mematangkan Sistem Informasi Partai Politik atau Sipol.

Rapat dengar pendapat membahas tahapan, program, dan jadwal Pemilu 2024 sempat dua kali ditunda karena Mendagri dan KPU tak hadir. Pembahasan ini krusial karena tahapan pemilu akan dimulai pada 14 Juni 2022.

KPU sudah berkomunikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk percepatan pengundangan Peraturan KPU soal Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu 2024. Dengan begitu, proses harmonisasi dapat dilakukan dengan cepat.

Kendati Rancangan PKPU mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu 2024 belum ditetapkan, KPU memastikan tahapan pesta demokrasi lima tahunan itu bisa dimulai tepat waktu.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang jadwal dan tahapan tak kunjung disahkan meski tahapan sudah dimulai bulan depan. KPU mengusulkan masa kampanye selama 90 hari, sedangkan Komisi II DPR mengusulkan 75 hari.

Komisi Pemilihan Umum terus mempersiapkan Peraturan KPU prioritas untuk penyelenggaraan Pemilu 2024. Pembahasan itu ikut melibatkan calon anggota KPU periode 2022-2027 terpilih.

Pemerintah Kota Surabaya telah mendapatkan jatah vaksin Moderna untuk 106.000 sasaran dengan prioritas warga lanjut usia penerima dosis 1 dan dosis 2 jenis AstraZeneca untuk menghadapi potensi peningkatan kasus Covid-19.