Kompas.id

izin pertambangan

Bagikan

Kenapa Tambang?

Pemberian izin tambang batubara kepada ormas keagamaan dimaksudkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

Izin Tambang Ormas Keagamaan Memberi Ruang Cuan dan Potensi Konflik Horizontal

Negara memberikan karpet merah bagi organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk mengelola tambang batubara.

Izin Tambang ke Ormas Berpotensi Menambah Konflik Tenurial karena Ada Perebutan ”Ruang Hidup”

Pemberian izin pertambangan kepada ormas keagamaan berpotensi memperbesar konflik karena ada perebutan ”ruang hidup”.

Membuka Tabir Izin Pertambangan di Indonesia

Praktik korupsi dan kolusi masih sering terjadi dalam proses pemberian izin pertambangan.

Disaksikan Jokowi, Perjanjian Pendahuluan Divestasi Saham Vale Ditandatangani

Komposisi pemegang saham akan berubah, yakni Mind.id 34 persen, VCL 33,9 persen, dan SMM 11,5 persen. Adapun saham yang selama ini dimiliki publik di Bursa Efek Indonesia sebesar 20,6 persen.

Iklan

Lembaga Pungut Salur Batubara Masih Terkendala

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut saat ini Mitra Instansi Pengelola yang akan dijalankan Himbara terus disiapkan untuk pungut salur antarpengusaha. Namun, ada persoalan PPN yang harus diselesaikan.

Perlu Ada Kepastian Waktu dalam Proses Izin Usaha Tambang

Pertambangan merupakan kegiatan usaha dengan risiko tinggi, banyak persyaratan yang perlu dipenuhi. Namun, ketidakpastian regulasi kerap kali membuat tujuan penyederhanaan perizinan justru lebih kompleks.

Potensi Korupsi Izin Pertambangan Masih Besar

Bekas Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Mardani Maming diduga menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp 104,3 miliar dalam pemberian izin usaha pertambangan.

Politik & Hukum ·

Keberpihakan pada Lingkungan Dinanti Usai Pencabutan Perizinan Tambang dan Kehutanan

Keberpihakan pemerintah pada masyarakat dan lingkungan dinanti setelah ribuan izin usaha pertambangan, kehutanan, dan perkebunan dicabut. Ini menjadi momentum untuk menyelesaikan konflik agraria dan kerusakan lingkungan.

Presiden Jokowi Cabut 2.087 Izin Pertambangan

Kamis (6/1/2022), Presiden Joko Widodo mencabut 2.087 izin usaha pertambangan karena dianggap tidak aktif dan perusahaan tidak pernah melaporkan kegiatannya.

Iklan