Pemerintah Masih Memilah Jatah Konsesi Tambang untuk Muhammadiyah

Atas permintaan Prabowo, ada potensi privilese tawaran pengelolaan tambang akan diperluas bagi ormas nonkeagamaan.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Pengunjuk rasa dari Forum Cik Di Tiro dan Jaringan Gugat Demokrasi menggelar aksi protes saat berlangsung kegiatan Konsolidasi Nasional Muhammadiyah di Universitas Aisyiyah, Sleman, DI Yogyakarta, Sabtu (27/7/2024). Konsolidasi yang digelar oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut diduga salah satunya sebagai forum untuk menentukan apakah PP Muhammadiyah akan setuju atau menolak keterlibatan ormas keagamaan dalam bisnis tambang. Unjuk rasa itu untuk menentang keterlibatan ormas keagamaan dalam bisnis tambang.

JAKARTA, KOMPAS — Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah memutuskan menerima tawaran pemerintah untuk mengelola izin tambang. Pemerintah saat ini masih menindaklanjuti keputusan itu dan mencarikan lahan tambang yang tepat untuk Muhammadiyah berdasarkan luasan konsesi dan potensi cadangannya.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Senin (29/7/2024), mengatakan, pemerintah sudah bertemu dengan Muhadjir Effendy selaku Ketua Tim Pengelola Tambang PP Muhammadiyah. Langkah berikutnya adalah menentukan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) yang akan dikelola Muhammadiyah.